|
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar unjuk rasa di depan bekas rumah singgah Bung Karno yang dibongkar.
Usai Aksi demo, puluhan pendemo langsung masuk kediaman rumah Walikota Padang. Meletakan batu bekas bongkaran rumah singgah Bungkarno.
Demonstrasi yang diikuti puluhan mahasiswa tersebut berlangsung di Jalan A Yani, tepatnya di depan Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/2/2023).
Tiga orang mahasiswa menutup mengenakan mata dengan kain hitam dan memegang foto Wali Kota Padang Hendri Septa.
Salah seorang orator singgah dalam unjuk rasa tersebut, kata Pandu, sebagai anak ideologis Bung Karno diminta menyayangkan pembongkaran rumah Bung Karno tersebut.
"Kalau tidak ada rumah ini mungkin saja Bung Karno sudah dibawa ke Australia. Bisa saja Indonesia tidak merdeka tahun 1945 dan tidak akan lahir Sila pertama dari Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa," ujarnya.
"Rumah ini penentu nasib bangsa kita, telah melakukan pembodohan di Kota Padang," sambungnya.
Pandu menambahkan, ia yakin pemilik modal bermain dengan peruntuhan bangunan yang memiliki nilai sejarahnya.
“Ini satu cara sistematis menghilangkan nilai sejarah di Kota Padang. Bung Karno terkenal sekali serasi dengan rekan juang yang ada di Kota Padang,” ujarnya.
Ia menyatakan, dilindungi akan terus mengawal, seperti markas Mendikbudristek Nadiem Makarim yang akan menempuh jalur hukum.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yoppi Krislova mengatakan, sesuai dengan koordinasi semua pihak bangunan ini akan dibangun kembali sesuai bentuk aslinya.
"Terkait sejarah Bung Karno akan dipertahankan sesuai bentuk arsitekturnya," ujarnya.
Yoppi menambahkan, terkait izin pembangunan rumah singgah Bung Karno yang dibongkar ia menjawab izinnya belum keluar. "Belum keluar," tambah Yoppi singkat.
Menurut Yoppi, bangunan ini dibangun pada tahun 1930, sementara menampung Bung Karno pada tahun 1942.
