|
| Proyek mangkrak drainase primer di kota Bukittinggi |
Bukittinggi - Pembangunan proyek drainase primer di kota Bukittinggi menjadi tema diskusi dan seminar publik yang diadakan oleh Gerakan Pemuda Ka'bah, Organisasi Sayap PPP Kota Bukittinggi, di Hotel Mersi, pada Selasa, 1 Maret 2022.
Perencanaan hingga penghentian proyek drainase tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah kota Bukittinggi terhadap masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wendra Yunaldi, salah satu narasumber yang hadir dalam diskusi dan seminar publik yang diadakan oleh Gerakan Pemuda Ka'bah, siang tadi.
Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Asisten I Pemko Bukittinggi, Isra Yonza, Kadis Perkim Kota Bukittinggi, Rahmat AE, Wendra Yunaldi, Akademisi Fakultas Hukum UMSB, kemudian Ivan Haykel, Ketua GPK Organisasi Sayap PPP Kota Bukittinggi serta sejumlah pedagang di jalan perintis kemerdekaan, kota Bukittinggi.
Menurut Wendra, apakah pemerintah sudah memperhatikan seluruh aspek analisis dampak lingkungan (AMDAL). Adakah yang dilanggar pemerintah tentang undang-undang lalu lintas akibat proyek yang mangkrak. Ini yang harus menjadi kajian.
Lanjut Wendra, lalu problemnya apa? Ya masyarakat rugi, yang punya uangkan rakyat, bapak-bapak ini kan bekerja berdasarkan dari pajak, ya uangnya dari rakyat.
"Selama ini, ketika ada kontraktor yang bermasalah dalam pekerjaannya, apakah selalu kontraktor yang salah? Apakah pemerintah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak termasuk yang salah?
"Mereka para pihak atau personil yang diatur loh sebagai pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah," tegas Wendra.
Lalu, tambah Wendra, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat terhadap pengguna uang rakyat ini, agar tidak semena-mena menggunakan uang rakyat, ya gugat di pengadilan!
Apa saja kerugian yang pernah dialami oleh masyarakat akibat mangkraknya proyek drainase ini, catat semuanya. Gugatan itu adalah bentuk konstitusional warga negara untuk mengingatkan pemerintah atau negara.
Sementara itu, Ivan Haykel, Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah Kota Bukittinggi menanyakan, mau sampai kapan masyarakat akan menanggung penderitaan sosial, ekonomi akibat mangkraknya proyek drainase primer di sepanjang jalan perintis kemerdekaan?
Semenjak proyek ini berlangsung apakah sudah melalui kajian atau belum, kami tidak tau? Efeknya ketika cuaca hujan jadi becek, lalu ketika cuaca panas, abu dijalan naik kedalam kedai atau pertokoan.
Lanjut Ivan, akibat dari semua ini, orang jadi malas datang ke kedai kami sehingga berdampak penurunan omset para pedagang disekitar.
"Sudah kena dampak pandemi Covid-19, kami kena juga dampak mangkraknya proyek drainase," kata Ivan.
Masih dalam acara diskusi tersebut, Asisten I Pemko Bukittinggi, Isra Yonza menyampaikan ucapan permintaan maaf atas keterlambatan proyek drainase primer.
"Atas nama pemerintah kami meminta maaf kepada masyarakat kota Bukittinggi, namun demikian kita harus melaksanakan tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga ada pemenang tendernya," ujar Isra Yonza.
Sebelumnya Walikota Bukittinggi pernah mengatakan bahwa Bulan Maret tahun 2022 proyek drainase akan dilanjutkan, lalu Isra Yonza meluruskan, ucapan Walikota itu bukanlah kalimat teknis.
"Kita harus melalui tahapan pengadaan dulu, misalnya tender, misalnya APBD, lalu masuk daftar LPSE, diperkirakan setelah 3 bulan masuk daftar LPSE, lalu ada pemenangnya, jalan proyek itu pak," kata Isra Yonza.
Lanjut Isra Yonza, harapan kita, setelah ada exit meeting dari BPK, lalu tahapan semua tadi segera dapat kita lewati, mudah mudahan bisa cepat yang menang tendernya. (*)
