|
PADANG - HM Nurnas Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat mengatakan, pihaknya menyorot kinerja Pemprov Sumbar tidak membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) dan mengkoordinasikan Kebijakan penanggulangan Kemiskinan dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Tahun 2021.
"BPK secara bersamaan juga untuk mengawal salah satu program Prioritas Nasional Ke 3 bertujuan mengentaskan kemiskinan," ujar HM Nurnas
Menurut HM Nurnas, berdasarkan hasil BPK dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Benilh/Bibit dan Hijauan Pakan Ternak Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung upaya Penanggulangan Kemiskinan belum sepenuhnya tepat hasil.
"Pemprov Sumbar belum sepenuhnya mendorong masyarakat miskin untuk secara kelompok memanfaatkan dan/atau mengembangkan aset produktif secara berkelanjutan," ujar HM Nurnas.(*)
