|
| Foto: Konferensi pers PKS Bukittinggi, Jumat malam. |
Bukittinggi - Selain membawa isu perubahan kepada masyarakat, efek tingginya jumlah suara partai dan suara caleg PKS dinilai karena PKS dapat mengakomodir keinginan, kebutuhan serta menyentuh hati masyarakat di kota Bukittinggi.
Dominasinya suara partai dan suara caleg dalam pemilu 2024, akan membawa PKS menjadi Ketua DPRD dan mampu mengusung calon kepala daerah kota Bukittinggi secara mandiri pada periode 2024-2029.
Hal tersebut disambut Ketua DPD PKS kota Bukittinggi, Ibnu Asis, saat konferensi pers di salah satu restoran ternama di kota Bukittinggi, pada Jumat malam, (16/02).
Hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Ketua dan Wakil Majelis Pertimbangan Daerah (MPD), Ketua DPD, yakni Marfendi beserta Istri, Aldefri, Nur Hasra, Ibnu Asis, Syafaat dan sejumlah kader PKS kota Bukittinggi.
"Alhamdulillah atas kepercayaan masyarakat kota Bukittinggi, PKS meraih suara partai terbanyak, suara caleg terbanyak. Sehingga PKS bisa menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD kota Bukittinggi diperiode 2024-2029," ujar Ibnu Asis.
Selain itu kata Ibnu, PKS mampu mengusung calon kepala daerah kota Bukittinggi secara mandiri. Artinya, koalisi yang utama dan pertama, insyaallah PKS mampu berkoalisi dengan diri sendiri. Sekalipun mandiri, kita maju dan berupaya menang di Pilkada mendatang.
"Akan tetapi tidak menutup kemungkinan berkolaborasi dengan siapapun, dengan pihak manapun, akan sangat terbuka. Maka pintu untuk berkoalisi masih ada, untuk kepentingan kota Bukittinggi lebih baik," ujar Ketua DPD PKS Bukittinggi.
Lanjut Ibnu, berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan pimpinan, PKS Bukittinggi akan mengusung Buya Marfendi sebagai calon kepala daerah kota Bukittinggi untuk periode mendatang.
Sementara itu, Ketua MPD PKS Bukittinggi Marfendi menambahkan, musyawarah menentukan PKS berkoalisi dengan siapapun dan pihak manapun.
"Kita tetap membuka pintu koalisi dengan siapapun dan pihak manapun, baik itu koalisi ideologis, koalisi strategis dan koalisi taktis, tergantung dengan situasi kondisi yang dilakukan secara musyawarah," ujar Marfendi.
"Tidak ada istilahnya, tidak boleh berkoalisi dengan ini itu, tidak. PKS tidak ada larangan berkoalisi dengan pihak manapun. Kita membangun negeri ini harus bersama-sama, bukan untuk sekelompok orang atau partisipan kalau sudah masuk pemerintahan," tegasnya.
Tambah Marfendi, berdasarkan rekomendasi dari survei, masyarakat menginginkan perubahan, selain karena tokoh, masyarakat juga ikut memilih karena keyakinan sendiri atau pilihan rasional untuk menentukan pemimpin. Dan disitulah besarnya peran kader PKS yang dengan semangat bekerja sehingga masyarakat yakin dengan prestasi PKS.
"Banyak contoh seperti kepemimpinan di Padang, Payakumbuh, mungkin dengan bukti-bukti ril yang telah dilakukan PKS, maka masyarakat yakin ketokohan dan kepemimpinan daerah tersebut," katanya.
Menjadi seorang pemimpin itu, kata Marfendi, bukan keinginan atau isi kepala daerah saja untuk membangun kota ini. Harus diketahui keinginan, kebutuhan, atau gagasan apa yang muncul ditengah masyarakat.
"Melalui sentuhan keagamaan, memberi pengaruh besar kepada masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Artinya penyelesaian permasalahan umat itu harus selaras dengan apa yang di kepala umat itu (yang diinginkan dan dibutuhkannya) bukan apa yang ada di kepala daerah," ucapnya.
"Tapi kalau penyelesaian masalah berdasarkan dengan apa yang ada di kepala daerah itu, maka akan sering berbenturan dengan masyarakat, apapun masalahnya," tutup Marfendi. (*)
