|
| Foto:JN |
PADANG - Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat, memicu munculnya atau diskon pajak kendaraan bermotor di daerah itu, yang sudah menunggak pada rentang waktu 3 hingga 5 tahun.
Selain itu, Gerindra juga mempertanyakan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 5,4 Miliar hingga hari ini belum ditagih serta membengkaknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2021.
“Kami mendengar dan melihat kondisi ekonomi masyarakat sulit yang ikut bergabung dengan pandemi COVID-19, ditambah dengan saat ini harga-harga yang melambung tinggi.
Karena itu, Fraksi Partai Gerindra mengusulkan penggunaan atau diskon pajak. Bukan sekadaran atau pengurangan dendanya saja, tapi pajak utamanya,” kata Mesra, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, di Gedung DPRD Sumbar, Jumat (10/6/2022).
Paripurna mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi sendiri, dipimpin oleh Wakil DPRD Sumbar, Suwirpen dan dihadiri oleh Gubernur Mahyeldi dan sejumlah pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Menurut Mesra, Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah pahlawan pendapatan daerah, karena lebih dari 80 persen PAD disumbangkan oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).
“Wajib pajak hari ini adalah pahlawan. Bagi kita di Sumatera Barat, PKB dan BBN-KB masih menjadi salah satu sumber utama potensial Pendapatan Daerah. Dalam catatan kami sesuai dengan laporan pihak terkait, 87 sampai 88 persen berasal dari pajak kendaraan. Namun temuan di lapangan, Fraksi Partai Gerindra menduga lebih dari 30 persen orang tidak mampu membayar pajak, karena menunggak bertahun-tahun, bahkan sampai lima tahun,” katanya.
Atas dasar itulah, Gerindra meminta adanya kebijakan untuk menghapus atau pajak yang menunggak tersebut.
“Bagaimana mekanismenya kami menyerahkan kepada pemerintah daerah. Yang penting, aspirasi dan keinginan para wajib pajak ini bisa diakomodir sesuai dengan proposal kami ini,” tambah dia.
Selain mengusulkan penghapusan pajak, Gerindra juga mempertanyakan berbagai hal yang disampaikan sebelumnya. Antara lain, soal Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp 483,6 Miliar lebih.
“SILPA tahun 2021 tercatat Rp.483,6 Miliar lebih, dimana angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang Rp 260,8 Miliar. kecenderungan SILPA yang membengkak ini membuat kami khawatir dan sedih juga. Fraksi Partai Gerindra merasa sedih, karena ketika kita sulit mendapatkan uang dan meningkatkan pendapatan daerah, tapi duit yang ada saja, yang harusnya digunakan untuk pelayanan publik dan memfasilitasi kebutuhan masyaraat, ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik,” kata Mesra.
Politisi asal Kota Padang Panjang itu meminta ada penerapan reward dan punishment atas OPD yang menyebabkan membengkaknya SILPA.
“Kalau tidak ada, maka kami khawatir SILPA 2022 akan semakin besar lagi,” tambah dia.
Pada kesempatan itu, Gerindra juga mempertanyakan tentang tindak lanjut temuan BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat terkait dengan penanganan COVID-19 beberapa waktu lalu.
Dalam LHP atas Laporan Keuangan tahun 2021, BPK kembali masalah masalah ini, dimana disebutkan bahwa masih ada kelebihan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 pada BPBD Sumbar sebesar Rp 5,4 Miliar lebih yang hingga hari ini belum ditagih. Mohon Saudara Gubernur, kapan ini akan ditindaklanjuti dan diselesaikan?” tanya Mesra lagi.
Secara keseluruhan, ada 19 poin berisi masukan dan pertanyaan yang disampaikan Fraksi Gerindra. Pandangan umum ini merespon Nota Pengantar yang disampaikan Gubernur Mahyeldi dalam Rapat Paripurna tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2021, tiga hari sebelumnya.**
