|
Padang– Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggelar acara koordinasi tentang kolaborasi dan sinergitas pemangku kepentingan dalam pemberdayaan, dan UMKM untuk pemulihan serta pemerataan ekonomi di Sumbar, Pada Kamis (9/6/2022) di Hotel Grand Zuri.
Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, dalam sambutannya mengatakan, Pemprov Sumbar dalam hal ini terus melakukan upaya dalam mewujudkan pemeretaan kesejahteraan masyarakat melalui program dana desa dan infrastruktur pembangunan.
Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemprov, pemda se-Kabupaten/Kota dalam memberikan kontribusi yang signifikan untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Kerja sama usaha adalah bersama dan tanggung jawab antar pengusaha. Tidak ada cara lain untuk mendorong peningkatan usaha menengah dan besar, kecuali melalui kolaborasi,” ucap gubernur.
Menurutnya, beberapa langkah dalam membangun sinergi dan kolaborasi antar pelaku usaha dan pemerintah sebagai sumber pertumbuhan dan kekuatan ekonomi bangsa.
“Pertama, setiap OPD wajib diisi dengan minimal lima KUMKM. hal ini demi terwujudnya percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk mensukseskan gerakan nasional bangga buatan indonesia,” ujarnya.
“Kedua pemprov telah melakukan program pelatihan serta pendampingan oleh beberapa OPD terkait dalam menciptakan 100 ribu millenial entrepreneur, dengan capaian 11.273 entrepreneur pada tahun 2022,” lanjutnya.
Lebih lanjut, berharap dari beberapa langkah dan kebijkan Pemprov Sumbar dalam pengembangan koperasi dan UMKM, ia berharap adanya sinergitas dalam pembinaaan UMKM melalui langkah dan upaya yang lebih maksimal.
“Salah satunya meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM dengan melakukan pendekatan adopsi teknologi melalui transformasi digital dan produktivitas digital,” imbuhnya.
Ia juga menyebut Pemprov Sumbar telah menyiapkan beberapa fasilitas dan pedoman untuk mendukung sumbar menjadi pusat industri halal tahun 2024, antara lain melakukan konversi Bank Nagari konvensional menjadi Bank Nagari syariah, menyiapkan daerah oleh DPRD, dilantiknya anggota KDEKS Sumbar, hal tersebut bertujuan untuk menjalankan visi dan pedoman misi sumbar yang berlandaskan pada ABS-SBK.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UMKM, Siti Azizah, menyebut perlunya peran dari setiap pemangku kepentingan untuk mendorong transformasi UMKM menjadi digital.Ia menargetkan pada tahun 2024 rasio kewirausahaan nasional di Indonesia mencapai 3,95 persen yang diikuti dengan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4 persen.
“Saat ini terindikasi pelaku usaha memiliki produktivitas yang rendah, untuk itu perlu adanya pengembangan kewirausahaan nasional, dengan membentuk program prioritas, wirausaha dan UMKM, membentuk Perpres kewirausahaan nasional tahun 2022 – 2024, serta sinergi lintas sektoral,” katanya.
Ia menambahkan, kedepan Indonesia akan menghadapi bonus demografi kalangan Pemuda Indonesia pada Tahun 2030, maka pemerintah berusaha untuk mengembangkan potensi besar tersebut melalui pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan di bidang Kewirausahaan. Salah satu pengembangan wirausaha melalui skema pengembangan.
“Skema inkubasi memiliki tujuan menciptakan wirausaha baru, memperkuat dan mengembangkan UMKM, serta melakukan optimalisasi dalam perkembangan SDM dan IPTEK,” jelasnya.
Siti Azizah berharap, dengan banyaknya Lembaga inkubator yang berdiri, dan bersinergi dengan KemenKopUKM, maka akan dapat menginkubasi sebanyak mungkin tenant/start up yang tangguh, kreatif, dan profesional.
“Dengan banyaknya tenant/start up yang tumbuh diharapkan target pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 terkait pertumbuhan wirausaha baru sebanyak 4 persen dan peningkatan Rasio kewirausahaan nasional 3,95 persen di tahun 2024 dapat tercapai,” tulisnya.
Turut hadir dalam sosialisasi tersebut Kepala Dinas Koperasi UKM Sumbar, Nazwir, Kepala Bapedda Lingkup Prov Sumbar, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM se-sumbar, Ketua Satgas Halal Prov Sumbar, Ikrar Abdi, dan perwakilan Bank Nagari.(*)
