|
Detak- Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi menerima penghargaan atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) minimal 10 kali berturut-turut. Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada acara puncak Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, di Ballroom Danapala Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Kamis (22/9).
Penghargaan Opini WTP minimal 10 kali berturut-turut merupakan penghargaan yang luar biasa yang diraih oleh seluruh pemerintah daerah. Selain Sumbar, daerah lain yang menerima penghargaan serupa adalah Provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Barat.
Atas penghargaan tersebut, Gubernur Buya Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kepala OPD beserta jajarannya. Dimana kerja keras semua pihak secara bersama selama ini, Pemprov Sumbar berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut, mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2021.
“Alhamdulillah, prestasi ini tentu patut kita syukuri. Kedepan prestasi ini harus kita pertahankan dan tingkatkan lagi dengan terus meningkatkan kinerja dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah," ungkap gubernur.
Beberapa upaya untuk mempertahankan opini WTP lanjut gubernur, antara lain, melaksanakan ketentuan/peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah. tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK RI tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
Sri Mulyani mengapresiasi pemda dan kementerian dan lembaga yang bisa mendapat opini WTP dari BPK, meski tengah menghadapi tantangan berupa situasi yang masih pandemi dan gangguan eksternal dari global.
"Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk pemerintah daerah pada tahun sebelumnya hanya 89,7 persen, meningkat menjadi 92,25 persen. Dengan kata lain 500 pemerintah daerah mendapatkan opini WTP, dan untuk yang pusat 83 dari 87 LKKL mendapatkan opini WTP Hal ini merupakan upaya yang luar biasa” ungkap Menkeu dalam sambutannya.
Lebih lanjut menurut Menkeu, dengan adanya akuntabilitas yang baik dan kerja sama antara instansi pemerintah, menggambarkan bahwa Indonesia bersama-sama menghadapi ancaman yang dihadapi negara dan meresponnya secara bertanggung jawab, meskipun dengan tugas, tanggung jawab, dan juga peran yang berbeda-beda.
Bahkan jika dilihat berdasarkan output dan outcome, Menkeu mengatakan bahwa terdapat tiga prestasi yang diperoleh Indonesia. “Pertama, negara yang dianggap relatif sangat baik dalam penanganan covid. Kedua, Indonesia termasuk dari sedikit negara yang pada tahun 2021 keadaan ekonominya membaik. Ketiga yaitu penggunaan instrumen yang relatif bijaksana ditunjukkan dengan tambahan utang negara yang relatif sangat moda dibandingkan negara lain.
Ditambahkan Menkeu, banyak negara lain yang defisitnya 10-15 persen dengan ekonomi yang belum pulih, sementara defisit Indonesia tahun 2020 di 6 persen, kemudian ditahun 2021 turun menjadi 4,7 persen.
“Ini artinya kita menggunakan instrumen keuangan negara dan keuangan daerah secara hati-hati, tepat, dan bertanggung jawab. Akhirnya terlihat dalam prestasi hari ini yang telah diperiksa oleh BPK, banyak sekali kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berpendapat WTP dalam suasana tantangan yang luar biasa,” pungkas Menkeu.
