|
Padang, —Sidang Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Sumbar antara LBH Padang sebagai pelamar dan Sekdaprov selaku Atasan PPID Utama Sumbar, Selasa 2/7-2022 berlangsung seru.
Indra Indra Sukma sebagai Kuasa Sekdaprov di persidangan diketuai Majelis Komisioner Adrian Tuswandi dengan Anggota Majelis Komisioner Nofal Wika dan Arid Yumardi menghadirkan lima orang saksi pada agenda pembuktian.
“Kuasa termohon, menghadirkan saksi karena PPID Pelaksana di OPD tidak ada dalam kuasa, sehingga keterangan saksi dari termohon tentu menjadi fakta dipersidangan,” ujar Adrian.
Lima saksi secara bergiliran diambil. sumpah oleh ketua majelis komisioner secara bergantian. Lima saksi dari Dinas ESDM, Dinas Perkebunan, DMPTSP, Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup.
Selain itu majelis juga meminta ketegasan dari permohonan LBH Padang untuk memperjelas alasan dan kegunaan informasi.
“Alasannya jangan normatif sekali, alasanya untuk mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi untuk memperkuat advokasi masyarkat berdasaekan UU 14 Tahun 2008.
Lalu untuk mewakili kepentingan publik, termohon menambah bukti kepentingan publik yang mana diwakili?,” ujar Adrian pada sidang dengan panitera pengganti Kiki Eko Saputra.
Sementara dua majelis komsioner baik Nofal Arif Yuamrdi menggali masing-masing saksi terkait IUP Petambangan, Perkebunan, Pelepasna hutan sanpai ke UPL, UKL, Amdal dan izin lingkungan.
Dari keterangan saksi terungkap benang merah bahwa dokumen izin dimohonkan LBH sebagai pemohon informasi dapat diberikan sepanjang kewenangan Penprov Sumbar berdasarkan ketentuan.
Sidang akhirnya diskors untuk agenda membaca kesimpulan para pihak terhadap register sengketa 07 dan 08 /PS/KISB.
“Sidang kami skor untuk agenda membaca kesimpulan pada minggu depan,” ujar Adrian. (***)
