|
JAKARTA - Wali Kota Padang Panjang, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano memaparkan inovasi dalam babak penilaian presentasi kepala daerah Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022, Rabu (23/11) di Ruang Sidang Utama, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sekitar 40 Pemerintah Daerah (Pemda) masuk dalam klasifikasi pelaporan IGA 2022 ini yang terbagi dalam beberapa klaster. Yaitu calon provinsi sebanyak 7 pemprov, calon kabupaten sebanyak 12 pemkab, calon kota sebanyak 12 pemko, calon daerah perbatasan sebanyak lima pemda, calon daerah tertinggal sebanyak empat pemda.
Padang Panjang merupakan satu satunya kota di Provinsi Sumatera Barat yang sampai ke tingkat penilaian penyajian ini.
Di hadapan tim penilai yang berasal dari perwakilan, lembaga, universitas dan perwakilan media ini, Wako Fadly memaparkan dua inovasi pilihan yaitu Pena Kerja ASN di bidang kepegawaian untuk kategori digital dan Smart Surau/Masjid 5 Ramah Nurul Huda untuk nondigital.
Dijelaskannya, Pena Kerja ASN merupakan bentuk implementasi smart city untuk mendukung merit system mengunakan aplikasi yang terintegrasi, sehingga penilaian kinerja ASN lebih objektif.
Berkat Pena Kerja ASN ini, jelasnya, pembuatan SKP awal tahun oleh ASN telah mencapai 100 persen. Tindak lanjut terhadap pelanggaran disiplin yang tadinya lambat, dapat berjalan dan terukur. Pelaporan nilai kinerja tahunan, Padang Panjang selalu menjadi yang pertama se-Kanreg XII BKN Pekanbaru dalam dua tahun berturut-turut.
“Inovasi ini juga telah diadaptasi beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk diimplementasikan di daerah masing-masing. Ada yang mempertahankan dan ada juga yang mengembangkannya sendiri,” jelas Fadly.
Selain itu, inovasi ini telah mengantarkan Kota Padang Panjang memperoleh nilai tertinggi pada wilayah Kanreg XII BKN Pekanbaru dalam menyampaikan laporan kinerja (e-Lapkin).
“Inovasi ini sudah terintegrasi dengan seluruh aplikasi kepegawaian yang ada di BKPSDM. Merupakan program turunan dari program Smart City yang menjadi challenge kita untuk mempertahankan posisi pertama untuk kategori kota kecil tersebut,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, untuk Smart Surau merupakan penguatan fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga menawarkan fungsi dan layanan lain yang dibutuhkan. Inovasi ini bekerja sama dengan pihak terkait di antaranya Ruangguru dan Telkomsel.
"Bekerja sama dengan platform digital Ruangguru, ini yang kita dorong setiap masjid ini menjadi ruang pendidikan.
Sejak Covid-19 melanda, masjid kita sudah terkoneksi wifi," sebutnya.
Melalui Smart Surau, tambahnya,
Masjid Nurul Huda dikelola tidak hanya sebagai tempat ibadah namun memberikan fungsi dan layanan lain yang dibutuhkan.
“Alhamdulillah untuk Masjid Nurul Huda sudah diapresiasi Gubernur Sumbar. Karena memang mengimplementasikan banyak inovasi, seperti penginapan gratis bagi musafir, minum dan snack gratis, pojok layanan kesehatan dan lainnya. Menjadi sangat cocok sekali dengan apa yang kita cita-citakan menjadi gerakan kembali ke Surau ," terangnya.
Sebagai implementasinya, tambahnya lagi, sudah ada beberapa pengelola masjid lainnya di Padang Panjang melirik bagaimana masjid ini bisa juga menjadi sarana community center.
"Untuk Smart Surau, yang sudah terimplementasikan bekerja sama dengan Ruangguru sudah ada di delapan masjid. Insya Allah tahun depan akan diparipurnakan menjadi 12 masjid dari 38 masjid yang ada di Kota Padang Panjang," jelasnya.
Ditambahkan Fadly, pengelolaan inovasi di Kota Padang Panjang sudah didukung regulasi Peraturan Daerah (Perda) sampai dengan SK Wali Kota.
"Untuk mendukung pengembangannya, ada komitmen Wali Kota dengan OPD sejak tahun 2019 untuk Balomba (Berlomba) Inovasi. Selain itu, juga ada MoU dengan LAN RI pada 2020 untuk penguatan inovasi daerah serta Laboratorium Inovasi Daerah sejak tahun 2020 sampai sekarang," paparnya.
Diungkapkannya, dengan tata kelola pemerintahan yang mengakar dan jujur serta kolaborasi dengan masyarakat, menjadi modal untuk menciptakan inovasi-inovasi tersebut.
Wako Fadly mempresentasikan hal ini dengan Deputi Kemenpan RB, Diah Natalisa, dan perwakilan dari Kemekopolhukam, serta
Yogi A Nugraha dari Kompas TV dalam acara yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri tersebut. (andes)
