|
Padang- Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Daerah Sumatera Barat Robert Cenedy dan Baldi Pramana melakukan diskusi bersama Mantan Ketua Komisi 1 DPRD Sumbar Syamsul Bahri,(24/5).
Diskusi ini merujuk pada Pentingnya pengawasan siaran yang dilakukan oleh KPI Daerah Sumatera Barat. Selain melakukan pengawasan secara Internal, KPID Sumbar juga melakukan Pengawasan Secara Eksternal dan beberapa kegiatan literasi lainnya.
Pengawasan siaran sangat penting dilakukan sebab akan berdampak pada kecerdasan masyarakat dalam menerima informasi yang disajikan oleh Pertelivisan saat ini ataupun radio.
Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya saat ini, KPI Daerah Sumatera Barat mengaku sangat Kewalahan. Karena Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat dalam melakukan kegiatan terkendala persoalan anggaran.
Robert menyampaikan dari Rp2,1 miliar anggaran hibah yang diterima KPID Sumatera Barat, sebanyak 80 % tersedot untuk biaya rutin seperti honorarium komisioner dan staf, termasuk biaya listrik dan ATK, sehingga yang tersisa 10 % untuk perjalanan dinas dan 10% untuk kegiatan, termasuk di dalamnya monitoring dan evaluasi program siaran di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, oleh karenanya kita butuh dukungan penambahan anggaran dari DPRD provinsi, agar KPID Sumbar bisa maksimal dalam melakukan pengawasan isi siaran termasuk mensukseskan program pemerintah pusat tentang peralihan sistem penyiaran analog ke digital yg berakhir tgl 2 November 2022 ini.
Hal ini pun disambut baik oleh Syamsul Bahri, Syamsul menegaskan pentingnya KPID Sumbar untuk ditambah anggarannya, agar bisa bekerja maksimal dalam menjalankan tugas serta kewenangannya sesuai dengan aturan dalam peraturan perundang-undangan.
“Insya Allah kami bersama anggota dewan lain siap memperjuangkan anggaran untuk KPID Sumbar” jelas anggota dewan yang merupakan mantan ketua komisi 1 DPRD Sumbar yang telah memilih anggota KPID Sumbar periode sekarang.
Syamsul Bahri pun menyarankan Komisioner KPID untuk masif melakukan Literasi media di daerah dan membentuk forum dan relawan penyiaran dimasing-masing kabupaten/kota, untuk membantu KPID Sumbar dalam melakukan pengawasan isi siaran di lembaga penyiaran daerah.
Begitupun dengan Baldi yang menjelaskan KPID Sumbar tidak bosan dan selalu menyokong eksistensi dari KPID itu sendiri sebab masih banyak PR yang perlu di kerjakan oleh KPID baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Seperti mesukseskan tahapan ASO yg tertunda akibat pendistribusian STB yang belum sesuai target dan target jangka panjang yaitu keberadaan lembaga/ petugas pemantau isi siaran ada disetiap Kab/kota di Sumbar demi mewujudkan ekosistem penyiaran, program penyiaran, insfrastruktur dan isi siaran yg sesuai Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. (dby)
