|
Tindak Lanjuti Arahan Presiden untuk nol Kemiskinan Ekstrim 2024, Gubernur Sumbar Buka Rakor Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022
Meski angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berada pada posisi terendah secara nasional atau terendah kedua di Sumatera, namun target pengentasan kemiskinan hingga nol persen pada tahun 2030 sesuai SDGs atau tahun 2024 sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2019 - 2024) ) , menjadi prioritas Pemprov Sumbar yang harus diwujudkan dengan kolaborasi dan komitmen semua pihak.
Hal itu ditegaskan Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumbar saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Sumbar Tahun 2022, yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar di Ballroom Pagaruyuang, Hotel Balairung , Jakarta, Kamis (6/10).
Hadir dalam rakor tersebut kurang lebih 150 peserta terdiri dari bupati dan walikota se-Sumbar, Ketua TKPK provinsi yg ex oficio adalah Wakil Gubernur Sumbar, Ketua TKPK kabupaten/kota yang juga merupakan ketua TKPK kabupaten/kota, sekretaris TKPK se-Sumbar serta kepala organisasi perangkat daerah terkait pengentasan kemiskinan di lingkup Pemprov Sumbar.
Dalam pemaparannya gubernur menyatakan komitmen itu penting untuk sinergi dan optimalisasi berbagai program penanggulangan kemiskinan di Sumbar. Sebab merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multi dimensi dan tidak dapat dilihat secara mudah dari suatu angka absolut.
"Adalah tugas kita bersama pada hari ini untuk berkolaborasi dan berkomitmen bersama untuk dapat kita intervensi melalui program dan kegiatan dari seluruh sektor yang dilaksanakan oleh provinsi, kabupaten dan kota. Dengan komitmen bersama Insya Allah, kemiskinan dapat kita turunkan dan kita entaskan," ujar gubernur .
"Mari kita hilangkan pola pikir yang keliru yang mengangap kemiskinan tidak dapat dihapuskan dan menganggap bagian dari takdir, padahal sebenarnya miskin itu adalah kondisi hidup yang bisa berubah jika manusia mengubahnya mengubahnya," sambung gubernur.
Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy selaku Ketua TKPK Provinsi Sumbar. Menurutnya, optimisme penanggulangan kemiskinan harus menjadi penyemangat. Pasalnya, Sumbar sebagai daerah yang mengandalkan manufaktur dan industri tapi bisa angka kemiskinannya rendah.
"Itu berarti pertanian Sumbar dalam arti luas bergerak ke arah yang baik. Kita harus saling bersinergi dan berkolaborasi untuk program-program yang dijalankan. Setiap daerah katakteristiknya berbeda, jadi harus beda juga pendekatannya. Karena itu data menjadi hal yang sangat penting, salah data bisa program shalat," tegas wagub.
Sebagai langkah awal komitmen, dalam rakor ini melaksanakan komitmen bersama seluruh ketua TKPK yang dalam hal ini wakil kepala daerah se Sumatera Barat yang bertanggung jawab kepada kepala daerah masing-masing.
Secara garis besar komitmen tersebut menurut Ketua Pelaksana Rakor, Medi Iswandi, bertujuan untuk memperkuat kebijakan dan strategi dalam percepatan penurunan kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal antara provinsi dan kabupaten kota yang tercantum dengan jelas dan konkret dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD). ).
Tujuan lain adalah optimalisasi program/kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk program/dalam percepatan penurunan kemiskinan.
"Melalui komitmen ini juga, kita secara bersamaan menggunakan data tunggal untuk menentukan dan menetapkan target penerima manfaat program perlindungan sosial di Provinsi Sumbar dengan merujuk kepada Kepmen Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 dengan pemutakhirannya yang telah diperingkat dan memuat rincian informasi berdasarkan nama by address atau disebut dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," papar Medi.
2023 Fokus Mentawai
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat bahwa secara umum, pada periode September 2013 sampai Maret 2022 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun proporsinya.
Selama lebih dari satu bulan, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat telah ditekan cukup signifikan dari 384,08 ribu jiwa pada September 2013, menjadi 335,21 ribu jiwa pada Maret 2022.
Secara persentase juga mengalami penurunan dari 7,56 persen kondisi September 2013, menjadi 5,92 persen pada kondisi Maret 2022. Kondisi ini juga lebih rendah dari nasional yaitu 9,54 persen.
Meskipun demikian, untuk percepatan penanganan ekstrem semua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, di dalam perjalanan ke daerah yang perlu dilakukan upaya percepatan untuk menghapuskan percepatannya sampai 0 persen sesuai dengan target pada RPJMN 2019 - 2024.
Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi memberikan perhatian khusus pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumbar, sebesar 14,84 persen. Melalui rakor penanggulanhan kemiskinan, gubernur kembali mengingatkan untuk memprioritaskan program dan kegiatan di Kepulauan Mentawai.
"Oleh karena itu pada tahun 2023 nanti saya sudah instruksikan SKPD terkait di Provinsi agar dapat memprioritaskan program/kegiatannya di Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga Mentawai dapat keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem sebagaimana diberi label oleh pemerintah pusat," jelas gubernur.
