|
| Foto: Proyek Pembangunan Stasiun Lambuang Bukittinggi. |
Bukittinggi - Sebelumnya Anggota DPRD Kota Bukittinggi selaku Pengawas kinerja Pemerintah sudah pernah mengingatkan Pemko Bukittinggi terkait clear and clean tentang perencanaan hingga pelaksanaan proyek stasiun lambuang di lahan eks stasiun milik PT. KAI.
Kalau memang Pemerintah Kota merasa sudah jelas rencana kegiatan dan kerjasamanya (dengan PT. KAI), maka atas dasar itulah kita menyetujui.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD kota Bukittinggi, Zulhamdi Nova Chandra, usai kegiatan penyerahan dana pokirnya di Kelurahan Tarok Dipo, pada Rabu, (18/10).
"Tentunya kita juga tidak ingin kegiatan pemerintah ini tersangkut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang hal ini menjadi perhatian dari Komisi Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD kota Bukittinggi," ujar Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Partai Nasdem, Zulhamdi Nova Chandra.
Lanjut Chandra, panggilan Zulhamdi Nova Chandra, apa lagi sebelumnya pernah ada temuan dari BPK tentang tidak boleh membangun permanen di stasiun lambuang ini.
"Ini juga yang masih kita minta jawabannya dari pemerintah, apakah pemahaman permanen atau tidak permanen ini sudah dikatakan aman yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini yang akan kita kaji bersama," ungkapnya.
Tambah Chandra, kami tentu terus kordinasi lebih lanjut dengan pemerintah bahwa persyaratan dari BPK tidak boleh permanen, namun jawaban dari BPK itu yang perlu kita tunggu, apakah sudah dijawab atau belum.
"Meskipun sudah ada addendum bahwa klausul tidak boleh membangun permanen sudah dihapus, tentu nanti kami melihat ada efek hukumnya atau tidak. Ini yang perlu kami bahas selanjutnya.
Akhir wawancara, lanjut Chandra, belum lagi ada laporan dari masyarakat yang menyatakan kalau pemerintah tidak lagi fokus membangun stasiun lambuang sebagai tempat relokasi pedagang pasar bawah, seperti direncanakan diawal. (*)
