|
| Foto bukittinggiku.ig : ASN Pemko Bukittinggi. |
Bukittinggi - Isu netralitas ASN Pemko Bukittinggi yang sebelumnya dibahas pihak Bawaslu Bukittinggi menjadi pembahasan hangat para netizen di dunia maya. Netizen diambil dari kata warga (citizen) dan Internet yang artinya "warga internet" (citizen of the net). Kata tersebut menyebut seseorang yang aktif terlibat dalam komunitas maya atau internet pada umumnya.
Sebelumnya Bawaslu Bukittinggi dalam sebuah rapat kordinasi dengan anggota Pokja sempat menyampaikan bahwa isu yang paling santer terdengar dan menjadi sorotan masyarakat yakni netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota Bukittinggi dalam masa kampanye pemilu tahun 2024. Hal ini berdasarkan laporan atau informasi yang masuk ke Bawaslu Bukittinggi dari berbagai unsur masyarakat.
Beragam penyataan para netizen memberikan tanggapan membahas terkait isu netralitas ASN Pemko Bukittinggi. Berikut ini beberapa akun-akun netizen yang diambil secara random di media sosial Instagram bukittinggiku.ig, diantaranya;
1. af..k35, Bkn mencegah issue min, tp itu Batua tajadi, caliak wkt acr pembagian honor guru di hall Bermawi, jaleh2 wali kota kampanye terselubung unt capres 02, kini Jan dikck an itu isu, klo seandainya wali kota pny jiwa besar n jiwa merakyat dak bantuak itu inyo doh krn rakyat dak sadonyo mamiliah 02 doh, kini urg bukitinggi n khususnya urg kurai lah tau n dak bodoh doh, Krn sm sakali dak do nan barubah di Bukittinggi tu doh.
2. mun..khila, RAKYAT MUAK.
3. elis..din, Dimana letak netralnya,waktu itu Paslon 01 tidak td terima d Bukittinggi...?
4. iw...link, Cek n jelaskan lh benar2, itu isu ato fakta.. Masak bawaslu dax tau..
5. alex..bee, Awak mintak maaf kapado sado warga bukittinggi, awak salah satu urg yg mamiliah erman safar dulu. Awak manyangko akan lebih baik kota awak ko, kini wak manyasa...
Sementara itu, saat dihubungi Sekretaris Daerah Pemko Bukittinggi, Martias Wanto, pada Minggu, (28/01), membantah bahwa ada isu ASN Pemko Bukittinggi ikut-ikutan secara langsung atau tidak langsung dalam kampanye dengan partai politik tertentu.
"Sampai sekarang kita tidak pernah mendapat laporan adanya ASN Pemko yang ikut-ikutan dalam kampanye. Kalau yang ditugaskan sesuai tupoksinya ada, dan tentunya sudah koordinasi dengan Bawaslu," ujar singkat Sekda Pemko Bukittinggi. (*)
