|
| Foto: Ketua Partai Ummat Kota Bukittinggi, Fauzan Haviz. |
Bukittinggi - Dalam kiprahnya nanti di tengah masyarakat Partai Ummat berupaya berjalan sesuai dengan Visi, Misi dan dengan Motto Partai yakni melawan kezaliman dan menegakkan keadilan.
Seperti yang kita ketahui sebagai umat beragama bahwa kezaliman merupakan salah satu perbuatan tidak terpuji, yang pastinya dilarang oleh Allah SWT. Perbuatan zalim sudah pasti memiliki makna tercela yang begitu banyak ragamnya.
Kezaliman dapat juga dikatakan kejahatan yang menimbulkan kejahatan hati, baik kejahatan kepada Allah SWT maupun kepada umat manusia.
Hal tersebut disampaikan Ketua Partai Ummat Kota Bukittinggi, Fauzan Haviz, disela-sela pertemuan dengan para kader dan partisan Partai Ummat Kota Bukittinggi, pada Selasa, 21 Maret 2023.
"Visi, Misi dan Motto partai menjadi landasan kita bergerak ditengah masyarakat Bukittinggi. Meskipun partai kita adalah partai baru namun para pendiri, kader dan partisipan partai di Pusat, Provinsi serta di Kabupaten/Kota memiliki pemikiran yang visioner untuk kemajuan daerahnya masing-masing," ungkapnya.
Sementara itu, menurut Fauzan, keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan, maupun setara. Secara umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain.
Jika kita implementasi konsep keadilan ke masyarakat yakni memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara.
Tambahnya, ketika sebagian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari merasa ada hak-haknya yang dikebiri atau bahkan dihilangkan baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan sosial, ekonomi, hukum termasuk politik maka disitulah tidak ada adilan.
"Artinya ada hak masyarakat yang diabaikan oleh pengelola negara meskipun tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat," kata Fauzan.
Tambah Fauzan, apalagi akhir-akhir ini kita sama-sama mengetahui bahwa ada upaya dari pengelola negara dengan menghilangkan hak-hak politik masyarakat dengan cara mengundur jadwal pesta demokrasi agar tidak berlangsung di tahun 2024.
"Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain praktek kezaliman dan ketidak adilan di tengah masyarakat," tutup Fauzan. (*)
