|
| Foto Istimewa: SPBU simpang yarsi, Bukittinggi. |
Bukittinggi - Kemungkinan dalam waktu dekat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite dan Solar.
Seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, beberapa hari lalu.
Menurut pemerintah, harga BBM subsidi saat ini telah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun.
Sementara itu salah satu Tokoh masyarakat di Kota Bukittinggi, Eddy Mulyono, pada Senin, 29 Agustus 2022, mengatakan bahwa harga BBM subsidi telah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu memang menjadi dilema di masyarakat.
Foto Istimewa: Tokoh masyarakat Bukittinggi, Eddy Mulyono.
"Kenaikkan harga BBM bersubsidi ini dipastikan akan ada dampak sosial ekonomi dan perubahan gaya hidup masyarakat sehari-hari, apalagi pasca peristiwa COVID-19, sangat berat sekali," kata Eddy.
Sebagian masyarakat, tambah Eddy, ada yang cukup mengerti tentang hal itu, tetapi disisi lain ada juga yang menolak karena akan berbuntut panjang terhadap kenaik-kan harga bahan pokok dan lain sebagainya.
"Baru saja perekonomian masyarakat pulih dari peristiwa COVID-19, kini masyarakat kembali dihadapi kebijakan kenaikkan harga BBM subsidi dari pemerintah pusat. Dilematis iya, tapi harus dihadapi karena itu tadi, menjadi beban APBN," ujarnya.
Tapi meskipun demikian, menurut pandangan saya, masyarakat kita secara umum khususnya di Kota Bukittinggi Sumatera Barat, pandai mengantisipasi situasi atau mengahadapi keadaan ekonomi yang sulit.
Lanjut Eddy, sebenarnya saya sendiri, tidak terlalu setuju dengan adanya kata subsidi terhadap masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah perlu kaji ulang penggunaan subsidi ini.
"Kesannya, enak dong jadi masyarakat kurang mampu karena hampir semua yang di subsidi, dari pendidikan di subsidi, kesehatan di subsidi, BBM di subsidi padahal masyarakat kita tidak tau pasti mana subsidi ini yang tepat sasaran atau tidak tepat sasaran," tegasnya .
"Artinya gini, ada hal yang harus di subsidi dan yang mana tidak harus di subsidi. Kalau memang tidak harus ada subsidi ya tidak usah di subsidi supaya masyarakat lambat laun bisa mandiri," ungkap Eddy. (*)
