|
Bukittinggi - Menyikapi isu dugaan caleg Partai Golkar dan caleg Partai Gerindra Kota Bukittinggi menggunakan dana bantuan sosial (bansos) untuk melakukan kampanye di pemilu tahun 2024, Ketua Partai Golkar Kota Bukittinggi, Dedi Chandra mengatakan tidak ambil pusing.
Isu politisasi dana Bantuan Sosial (Bansos) yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Caleg Gerindra dan Caleg Golkar Kota Bukittinggi, menyeruak didalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama Raperda Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak serta Ketentraman dan Ketertiban Umum di Gedung DPRD Bukittinggi, pada Senin kemarin, (08/01).
Menurut Ketua Golkar Kota Bukittinggi, Dedi Candra tak ambil pusing dengan sentilan yang sempat panas pada rapat paripurna DPRD terkait bantuan sosial (bansos) yang diduga digunakan caleg Partai Golkar untuk kampanye pemilu 2024, pada Selasa, (09/01)
Lanjut Dedi, mempersilakan untuk membuktikan bansos digunakan untuk kepentingan politik praktis.
"Kalau dugaan terserah saja. Yang penting faktanya apakah itu terbukti apa tidak," kata Dedi saat dihubungi melalui telepon.
Dedi juga menyampaikan namanya baru dugaan dan belum tentu fakta itu terbukti. Sehingga, pendapat tersebut tidak masalah karena kebebasan berpendapat merupakan perwujudan dari sebuah demokrasi.
Sementara itu, usai acara rapat kemarin, Walikota Bukittinggi Erman Safar yang juga selaku Ketua Partai Gerindra Kota Bukittinggi sempat menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menciptakan suasana pemilu yang damai dan nyaman.
"Sehingga dalam masa politik ini, masyarakat tidak mendapat beban sosial yang berdampak kepada beban ekonomi masyarakat," ujar Erman Safar. (*)
