|
| Foto Istimewa: Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Benny Yusrial. |
Bukittinggi - Tidak ada undangan resmi yang diterima oleh Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi atas nama Forkopimda terkait rencana pertemuan yang akan membahas proses Aanmaning perkara perdata tanah antara University Fort De Kock dengan Pemko Bukittinggi.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Benny Yusrial di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, pada Kamis, 13 Oktober 2022.
"Tidak ada undangan dari kemarin sampai sekarang, itu hanya statement Pak Wali saja mungkin. Barangkali beliau berpikir perlu dibicarakan dulu mungkin, sebelum ada putusan Aanmaning," ujarnya.
Lanjut, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, tidak ada undangan resmi, sebenarnya pembahasan tersebut bisa dimana saja. Baik itu bersama Pak Kajari, Ketua PN, Kapolres, Pak Dandim maupun dengan Ketua atau Anggota Dewan.
Sebelumnya, Walikota Bukittinggi, Erman Safar pernah menyampaikan melalui media bahwa akan mengundang Pimpinan Yayasan Fort De Kock dan Forkompimda pada Rabu Malam, 12 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 wib untuk pembahasan tersebut.
Namun sejak kemarin malam hingga saat ini, tidak pernah ada pertemuan karena tidak ada undangan resmi seperti yang telah disampaikan Walikota Bukittinggi sebelumnya.
Hal yang sama disampaikan oleh Humas PN Bukittinggi, Lukman Hakim bahwa tidak ada undangan resmi dari Walikota Bukittinggi, di ruang tamu PN Bukittinggi, tadi pagi.
"Tidak ada undangan dari Pak Walikota yang akan ditujukan kepada Ketua PN Bukittinggi berkaitan pembahasan perkara perdata tanah antara Yayasan Fort De Kock dengan Pemko Bukittinggi," ungkapnya.
Saat dikonfirmasi dengan Pimpinan Yayasan Fort De Kock, Zainal Abidin, melalui saluran telepon saat berada di Kota Padang bahwa dirinya tidak pernah dapat undangan.
"Sudah kami tanya di kantor Yayasan tidak ada undangan resmi dari Pemko Bukittinggi. Kalau seandainya ada undangan resmi, tentu kami akan datang," ungkap Zainal. (*)
